RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sejumlah tokoh masyarakat (tomas) dari Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Bekasi, terkait penanggulangan untuk mengatas banjir yang dinilai tidak tepat sasaran, Rabu (24/3).
Pembangunan yang dilakukan oleh pihak Badan Besar Wilayah Sungai (BBWS) dengan anggaran Rp 14 miliar, dinilai lebih menguntungkan pihak pengembang daripada kepentingan masyarakat.
Kepala Desa Cipayung, Ajan menyampaikan, warga yang terkena dampak banjir karena meluapnya Sungai Cibeet, mengakibatkan sebanyak 2.600 Kepala Keluarga (KK) terdampak.
Sebelumnya, pihak BBWS pernah mensosialisasikan kepada warga terkait proyek tersebut. Namun pada realisasinya, tidak sesuai dengan yang dijanjikan ke masyarakat (aspirasi).
“Yang kami perjuangkan adalah penanggulan kali Cibeet yang berada di Desa Cipayung, dan kebetulan ada empat titik yang rawan banjir. Bahkan kalau hujan dera dan banjir, akan berdampak terhadap warga yang ada di wilayah RT 02 RW 04, dan 01 01, 02 01, 03 01 Kampung Ciranggon,” ujar Ajan.
Ia menceritakan, kondisi banjir sudah dirasakan sejak tahun 2000-an, sehingga warganya selalu protes dan minta perhatian dengan mendatangi kantor desa. Bahkan di media sosial juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai kurang memperhatikan warga.
“Banjir sebelumnya ada yang mencapai satu meter setengah, bahkan ada yang dua meter juga. Dan banjir tahun 2021 ini, warga yang terdampak sekitar 2600-an KK,” beber Ajan.
Dirinya mengaku, sudah ada penanganan banjir dari BBWS, hanya saja penanganan-nya tidak tepat sasaran. Artinya, lebih mementingkan pihak swasta daripada masyarakat. “Oleh itu, kami mengadukan ke DPRD,” terangnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Kholik membenrakan, kedatangan warga Desa Cipayung, yang dipimpin langsung kepala desa, ada juga kepala BPBD dan ketua karang taruna, ingin mempertanyakan kebijakan dari Kementerian PUPR, terkait pembuatan tanggul.
Di mana sebelumnya, sudah ada yang melakukan survei ke lokasi dalam rangka pembuatan tanggul.
”Dari hasil survei itulah ditentukan empat titik akan dibuat tanggul, tetapi pada saat pelaksanaan dengan anggaran sebesar Rp 14 milliar, justru akan dipergunakan untuk penanganan sepanjang pinggir sungai yang disampingnya memang ada kepentingan pihak swasta,” beber Kholik saat menerima audiensi warga.
Menurut dia, hal itu yang pada akhirnya menjadi keresahan warga. Dan pihaknya, atas nama DPRD, tentu akan mencoba menampung aspirasi tersebut, yang selanjutnya disampaikan ke pihak pihak terkait.
“Kami (DPRD,Red) juga akan menyampaikan surat ke Kementerian PUPR. Jika perlu, dilakukan audiensi, sehingga persoalan-nya menjadi terang benderang,” tegas Holik. (and)
