RADARBEKASI.ID, BEKASI – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas di sekolah yang rencananya digelar mulai tahun ajaran 2021/2022 pada Juli untuk ditunda. Hal ini mengingat tingginya kasus Covid-19 pada anak.
Berdasarkan data yang disampaikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Minggu (20/6), ada penambahan 13.737 kasus baru Covid-19. Penambahan itu menyebabkan kasus Covid-19 di Tanah Air kini mencapai 1.989.909 orang, terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020. Dari angka itu, 12,5 persen yang terinfeksi Covid-19 adalah usia anak.
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengungkapkan, situasi pandemi Covid-19 di Indonesia belum juga mereda. Tambahan kasus baru justru terus terjadi, bahkan menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa hari terakhir.
“Melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia pasca libur lebaran diduga akibat varian Delta mutasi India, membuat kasus penularan terjadi begitu cepat. Anak-anak yang terinfeksi Covid-19 juga sangat tinggi, sudah mencapai 12,5 persen,” ujar Retno, Selasa (22/6).
Lebih lanjut dikatakannya, ketiadaan ruang ICU bagi pasien Covid-19 usia anak-anak mengakibatkan banyak yang meninggal. Ia menyebut, angka kematian anak di Indonesia akibat virus Corona menduduki urutan tertinggi secara global.
“Angka kematian anak akibat Covid-19 di Indonesia sudah tertinggi di dunia, padahal sekolah tatap muka belum mulai di buka secara serentak,” ucapnya.
Oleh karena itu, KPAI dalam hal ini mendorong pemerintah pusat maupun daerah segera menghentikan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas di sejumlah daerah yang positivity ratenya di atas 5 persen. Selain itu, KPAI juga mendorong agar pemerintah menunda pembukaan sekolah pada tahun ajaran baru 2021/2022 yang dimulai pada 12 Juli 2021.
“Tunda dahulu mengingat kasus sangat tinggi dan positivity rate di sejumlah daerah di atas 5 persen, bahkan ada yang mencapai 17 persen. Kondisi ini sangat tidak aman untuk buka sekolah tatap muka,” katanya.
Retno menegaskan, pemerintah daerah mesti tegas untuk memutuskan soal PTM. “Pemda melalui dinas pendidikan harus tegas, mereka sebenarnya harus cepat peka terhadap kondisi wilayahnya. Jadi kalau memang tidak aman ya jangan dibuka,” tukasnya.
Hingga saat ini, Dinas Pendidikan Kota Bekasi maupun Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah III belum memberikan keputusan mengenai ditunda atau tidak PTM pada Juli. Alasannya, masih memantau kondisi penyebaran Covid-19.
Sementara, Kementerian Agama menegaskan PTM secara terbatas pada tahun ajaran 2021/2022 tidak diizinkan untuk dilaksanakan oleh madrasah yang berada di zona merah.
00:01 / 01
“Kankemenag Kab/Kota tidak boleh memberikan izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas di zona merah,” tegas Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah M Ishom Yusqi di Jakarta.
Ishom mengatakan, pihaknya juga telah menerbitkan Surat Edaran tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2021/2022 di Madrasah pada Masa Pandemi Covid-19 tertanggal 21 Juni 2021. (dew/jpc)
