RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dewan Pimpinan Pusat (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi memotong gaji kader yang duduk atau berada di kursi legislatif. Pemotongan tersebut dilakukan selama pandemi Covid-19, rata-rata 10 persen dari gaji yang didapatkan setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Ya, selama Covid-19 ada pemotongan, rata-rata 10 persen,” ujar Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi, Budi Muhammad Mustofa, kepada Radar Bekasi, Minggu (8/8).
Pria yang akrab disapa Budi MM ini menyampaikan, selama Covid-19 partainya sudah mengeluarkan dana sekitar Rp 800 juta, untuk membantu kader dan masyarakat. Menurutnya, dana tersebut di dapatkan dari kader dan subangan masyarakat umum. “Itu hasil potongan gaji anggota DPRD, dan sumbangan para kader (anggota),” ungkapnya.
Sayangnya, dirinya belum bisa membeberkan secara detail penggunaan dana tersebut untuk apa saja. “Penggunaannya secara detail kita tidak bisa, tapi secara global, selain kita menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD), masker, sembako, untuk kader dan masyarakat yang terpapar Covid-19,” tuturnya.
Sementara itu, Fraksi PKS DPR RI menginstruksi pemotongan gaji bagi seluruh anggota legislatifnya untuk bantuan warga terdampak Covid-19. Pemotongan pada gaji bulan Agustus 2021.
“Pemotongan ini berlaku untuk gaji bulan Agustus, sejak pandemi COVID-19, sudah kesekian kalinya Fraksi PKS memotong gaji anggotanya. Kali ini akan digunakan untuk pengadaan bantuan sosial dan disalurkan kepada rakyat terpapar COVID-19, antara lain dalam bentuk penyediaan paket sembako dan makanan bagi pasien isolasi mandiri,” kata Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/8).
Dijelaskan, lonjakan kasus pada gelombang kedua pandemi benar-benar “memukul” rakyat, seperti banyak korban jiwa, anak-anak menjadi yatim-piatu, keluarga kehilangan kepala keluarga dan anggotanya.
Kondisi itu, pada akhirnya membuat masyarakat tidak punya banyak pilihan, kecuali mengetatkan kembali aktivitas yang tentunya berdampak secara sosial dan ekonomi.
Menurut Jazuli banyak keluhan dari rakyat yang disampaikan maupun disaksikan langsung para anggota legislatif PKS tentang sulitnya kondisi dalam mengakses layanan kesehatan maupun bantuan sosial untuk menopang penghidupan.
“Fraksi PKS di DPR terus mendesak Pemerintah agar menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama. Sistem dan layanan kesehatan harus ditingkatkan, sementara bantuan sosial untuk rakyat harus merata berdasarkan basis data yang valid dan akurat,” ujarnya.
Dia menjelaskan DPP PKS telah menginstruksikan struktur dan kader PKS untuk menghimpun bantuan sosial lebih besar lagi, karena realitanya banyak rakyat yang kesulitan ekonomi dan tidak dapat mengakses bansos sehingga membutuhkan uluran tangan langsung.
“Atas dasar itu, Fraksi PKS kembali memotong gaji anggotanya dari pusat hingga daerah sebagai bentuk solidaritas sosial, empati, dan gotong royong agar dapat membantu rakyat lebih luas lagi,” katanya.(pra/gw/fin)
