RADARBEKASI.ID, BEKASI – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 di sekolah swasta Kota Bekasi tak memenuhi target yang telah ditetapkan.
“Saat ini PPDB swasta tidak mencapai target hampir di semua tingkat,” ungkap Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi Ayung Sardi Dauly kepada Radar Bekasi, Minggu (8/8).
Menurutnya, penerimaan siswa baru tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK rata-rata hanya mencapai 60 persen. Sedangkan yang mencapai 100 persen hanya sejumlah sekolah.
“Rata-rata pencapaian penerimaan siswa baru itu 60 persen, meski ada beberapa sekolah yang pencapaian sampai 100 persen. Tapi lebih banyaknya tingkat pencapaian di angka 60 persen, bahkan ada yang sampai 0 persen,” tuturnya.
Berdasarkan data sementara yang dihimpun BMPS Kota Bekasi, PPDB jenjang SMK sangat memprihatinkan. Dari total 127 sekolah, 10 sekolah diantaranya tidak mendapatkan siswa dan 11 sekolah hanya menerima 10 siswa. Namun, Ayung tak mengungkap data sekolah tersebut.
“Saya baru mendapatkan data rinci untuk tingkat SMK-nya saja, saat ini masih dalam proses pendataan lebih lanjut,” ucapnya.
Terkait rendahnya daya serap PPDB SMP, diduga karena banyak siswa yang mendaftar ke sekolah negeri. Ayung mengungkapkan, berdasarkan hasil temuan BMPS, daya serap sekolah negeri pada PPDB tahun ini mencapai 75 persen dari daya tampung hanya 37 persen.
“Hasil temuan BMPS sekolah negeri menerima 75 persen, yang seharusnya hanya 37 persen,” terangnya.
Oleh sebab itu, saat diskusi bersama BMPS, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, meminta jumlah daya tampung sekolah swasta untuk menyamakan data daya serap negeri dan swasta.
“Ini kita diminta untuk memberikan data daya tampung sekolah swasta, sekarang masih proses pendataan,” ucapnya.
Sementara terkait rendahnya PPDB tingkat SMA dan SMK, BMPS Kota Bekasi sudah menyerahkannya kepada BMPS tingkat provinsi untuk segera ditindaklanjuti.
“Kita sudah menginformasikan ini kepada pihak BMPS provinsi,” katanya.
Biasanya, kata dia, mosi tidak percaya dilayangkan oleh BMPS melalui aksi turun ke jalan. Namun pada tahun ini tidak dilakukan lantaran situasi pandemi Covid-19.
“Biasanya kami turun ke jalan untuk mengapresiasikan pendapat kami, tapi untuk sekarang kami hanya berikan pendapat kami melalui beberapa jalur saja seperti, walikota dan KCD,” pungkasnya (dew)
