RADARBEKASI.ID, BEKASI – Lobi-lobi untuk merebut kursi pimpinan di DPRD Kabupaten Bekasi mulai intens di internal DPD Partai Golkar setelah partai tersebut meraih sepuluh kursi wakil rakyat dalam Pemilihan Legislatif 2024.
Sejumlah nama caleg terpilih kini dianggap memiliki peluang besar untuk memegang posisi kepemimpinan di DPRD Kabupaten Bekasi periode 2024-2029.
Dalam situasi ini, Pengamat Politik Bekasi, Roy Kamarullah, berpendapat bahwa nakhoda DPD Partai Golkar, Akhmad Marjuki, perlu memperketat seleksi untuk mencari sosok yang pantas menduduki posisi pimpinan DPRD.
Untuk memilih calon pimpinan DPRD, perlu dibentuk Tim Seleksi (Timsel) yang harus dipilih dengan hati-hati untuk menghindari konflik kepentingan di dalam partai.
Roy menyarankan agar Partai Golkar menyiapkan Timsel independen yang terdiri dari akademisi, tokoh masyarakat, dan individu dengan keahlian yang relevan.
Dengan seleksi independen, konflik kepentingan di dalam partai dapat dihindari. Sebaliknya, jika Timsel berasal dari internal partai, konflik dapat muncul karena seleksi tidak didasarkan pada kemampuan atau karakter individu, tetapi pada kedekatan dengan partai.
“Kalau yang menyeleksinya satu partai, ini sudah pasti akan terjadi konflik interest, karena akan ada kedekatan-kedekatan. Bukan berdasarkan kemampuan maupun individu para calon itu sendiri. Jadi seleksinya harus ketat untuk menentukan satu nama yang bakal duduk menjadi pimpinan dewan,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Rabu (27/3/2024).
BACA JUGA: Golkar Geser Kursi Gerindra di Bekasi
Berdasarkan informasi yang dihimpun, beberapa nama caleg terpilih dari partai berlambang pohon beringin menonjol sebagai kandidat potensial untuk merebut kursi pimpinan DPRD. Antara lain Novi Yasin, Sunandar, Muhtada Sobirin, dan Ade Sukron. Pergerakan dalam arena politik mulai mempengaruhi posisi mereka, dengan upaya saling menggeser dan membentuk kekuatan baru.
Partai berlambang pohon beringin ini bertekad untuk merebut posisi pimpinan dari DPC Partai Gerindra, yang sebelumnya memenangkan Pileg 2019 di Kabupaten Bekasi dengan memperoleh 11 kursi. Hal ini menjadi penting bagi Partai Golkar sebagai pemenang Pemilu di Kabupaten Bekasi, karena kinerja seorang pemimpin dapat berdampak besar bagi partai itu sendiri.
Keberhasilan kader partai sebagai pemimpin dewan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, yang akan menjadi kebanggaan bagi partai tersebut.
“Partai akan merasa bangga pada posisi kadernya mampu melakukan itu. Tetapi kalau hanya sebatas berkuasa, setelah berkuasa bersikap bodo amat-amat. Seleksi saja secara internal, siapa yang paling dekat dengan pimpinan jadiin saja,” tuturnya.
“Jangan sampai eksekutif yang nyetir, ditambah lagi bingung mau melakukan apa setiap pembahasan anggaran juga. Maaf, justru berfikirnya hanya sektoral dan golongan saja. Tidak berfikir secara Global. Ini juga kan nggak bagus,” sambungnya.
Roy menyatakan bahwa untuk menjadi pimpinan DPRD, tidak cukup hanya melihat dari rekam jejaknya meskipun pernah menjadi pimpinan DPRD. Selain itu, tidak bijaksana memilih seseorang yang saat ini menjabat sebagai pimpinan partai, kader senior, atau yang memiliki jaringan politik di tingkat elit partai.
“Tidak cuma itu, tetapi yang perlu dibawahi adalah, pertama dia harus punya jiwa leadership (kepemimpinan), sehingga mampu melakukan Koordinasi-koordinasi ke berbagai fraksi sebagai pimpinan dewan. Begitu pun koordinasi dengan anggota-anggota pimpinan,” ucapnya.
BACA JUGA: Jokowi Bakal Bergabung ke Partai Golkar, Airlangga: Sudah Rapat, Sudah Beriringan
Yang terpenting, seorang pimpinan DPRD harus memiliki kemampuan komunikasi yang cakap, baik dalam berkoordinasi dengan eksekutif maupun dalam menjalankan fungsi legislatif dengan seksama.
Kemampuan komunikasi ini sangat krusial karena menjadi inti tugas seorang anggota dewan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik selain juga jiwa kepemimpinan.
“Dari komposisi yang ada, terutama untuk nama-nama yang santer disebutkan. Saya pikir peluang yang ada, harus dikonsultasikan kepada DPP,” jelasnya.
Dari segi struktur, Novi Yasin memiliki peluang lebih besar karena memiliki jabatan strategis. Selain sebagai sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, juga saat ini sebagai wakil ketua pimpinan DPRD.
“Sampai saat ini saya belum begitu melihat kecenderungan itu terhadap Novi Yasin. Karena selama satu periode menjadi pimpinan dewan, itu langkah dan sepak terjangnya belum keliatannya,” tuturnya.
Selain itu, ada juga Sunandar. Pengalaman telah dimilikinya karena pernah menjabat sebagai pimpinan dewan periode 2014-2024. Namun, keputusan DPP akan dipengaruhi oleh sejauh mana Sunandar dapat dimanfaatkan sebagai kader partai.
“Itu juga akan menjadi catatan untuk partai. Karna orang yang sudah pernah menjabat itu, akan lebih mudah menilainya. Dibandingan yang belum pernah menjabat. Ini bicara partai politik, pemanfaatan untuk partai politik sudah sejauh mana,” ungkapnya. (pra)
