BEKASI, RADARBEKASI.ID-Kabag Humas dan Hukum PDAM Tirta Bhagasasi Ahmad Gunawan, merespon aksi dan tuntutan elemen mahasiswa HMI Bekasi terkait layanan pelanggan, kualitas air, manajerial dan transparansi anggaran.
Ahmad mengungkapkan, pihaknya saat ini masih menampung aspirasi dan tuntutan HMI Bekasi. ’’Saya menampung aspirasi mahasiswa. Ditampung dulu. Audiensi nanti dipersilakan disesuaikan jadwalnya dengan direksi,’’ ungkap Ahmad seraya menyatakan pihaknya belum dapat memenuhi semua tuntutan HMI Bekasi.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang air bersih milik Pemkab Bekasi dan Pemkot Bekasi, yaitu PDAM Tirta Bhagasasi (TB) kembali mendapat sorotan. Perusahaan air bersih pelat merah ini dikritisi aktivis mahasiswa dari elemen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bekasi.
Kritik dilontarkan aktivis HMI menyoroti sejumlah hal. Mulai dari pelayanan pelanggan, kualitas air, manajerial hingga masalah transparansi anggaran.
Ketua HMI Cabang Bekasi Ahmad Mustopa Kamal menyatakan keprihatinannya terhadap PDAM TB di usia ke-39 tahun belum banyak berinovasi dalam melayani pelanggan. Padahal, air bersih menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Mengutip UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kamal menegaskan, bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.
’’Sehingga kepuasaan konsumen merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Peranan jajaran direksi dan pegawai PDAM TB adalah tonggak utama dalam optimalisasi pelayanan publik’’ imbuhnya.
Hal lain yang menjadi sorotan HMI Cabang Bekasi adalah carut marutnya manajemen dan pengelolaan keuangan PDAM TB. Mulai dari defisit keuangan, tarif pelanggan terus naik hingga disinyalir banyaknya utang korporasi ke sejumlah lembaga mitra. ’’Tetapi selalu mendapat predikat WTP dari BPKP Jabar,’’ cetusnya.
Karena itu, sambung Kamal lagi, HMI Cabang Bekasi menutut dilakukan transparasi audit BPKP Jawa Barat terhadap PDAM Tirta Bhagasasi dengan kateogori (WTP), karena diduga ada unsur tindak pidana korupsi.
’’Audit kekayaan seluruh jajaran direksi dan pejabatnya, audit aset dan penyertaan modal, menolak keras budaya KKN dan segera wujudkan prinsip good governance dan clean governance di PDAM TB,’’ tandasnya. (zar)
