RADARBEKASI.ID, BEKASI – Setelah Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo menyatakan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dua pekan pertama tidak efektif, muncul usulan kepada pemerintah untuk memilih opsi Lockdown,akhir pekan. Usulan ini memantik reaksi para pengusaha, mereka mendukung pemerintah untuk tidak memilih opsi Lockdown full maupun parsial.
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengaku lebih memilih pembatasan berbasis RT RW, sampai pada penegakan hukum secara ketat dan terukur oleh Satgas Covid-19. “Tetapi mampu secara cermat dan tepat menerjemahkan arahan Presiden Jokowi, ini terutama dalam mengutamakan kesehatan dan mengatur operasional aktivitas usaha pada sektor-sektor yang diizinkan,” terang Ketua Aprindo, Roy Nicholas Roy Mandey, Kamis (4/2).
Aktivitas mall dan ritel modern sampai saat masih rendah, jam operasional mall dan ritel disebut perlu dibedakan dengan sektor lain yang berpotensi menjadi cluster penyebaran Covid-19. Hingga akhir tahun 2020 kemarin, Indeks Penjualan Riil (IPR) -13,4 persen, peritel harus bertahan menggunakan biaya serta pemakaian dana cadangan yang umumnya bisa bertahan sampai enam bulan, uang ini habis di akhir 2020.
Setelah PPKM tidak banyak berpengaruh pada tingkat penyebaran kasus Covid-19, Aprindo berharap tidak ada lagi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersifat uji coba. “Pemberlakuan jam operasional dalam PPKM saja, yang sesuai arahan Pemerintah Pusat belum menekan penyebaran Covid-19. Apalagi lockdown parsial yang hanya pada daerah tertentu saja, tentunya tidak akan efektif menggambarkan keutuhan penanggulangan Covid-19 yang disebabkan oleh faktor hulu dan akibat ketidakdisiplinan masyarakat menerapkan 3M secara nasional,” tambahnya.
Sementara itu, mantan ketua Apindo Kota Bekasi, Purnomo membenarkan data karyawan Korban Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) akibat turunnya volume produksi. Kunci perbaikan iklim bisnis perusahaan saat ini disebut ada pada perbaikan data beli masyarakat.
Selama perjalanan tahun 2021 hingga bulan Februari ini, pengusaha di Kota Bekasi masih menunggu pemulihan ekonomi bisa terjadi. Iklim bisnis belum menunjukkan pemulihan, sempat naik pada masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB) sebelum akhirnya kembali anjlok pada masa PPKM.
“Intinya adalah, kalau kesehatan terjamin, terjaga, kemudian aktivitas masyarakat bisa ditingkatkan lagi efektivitas ekonominya, sehingga penjualan, daya beli masyarakat itu meningkat,” ungkapnya.
Pengurangan karyawan hingga sistem shift masih berlanjut sampai saat ini, masih dalam fase bertahan hidup. Berkenaan dengan kepatuhan perusahaan dalam menjalankan protokol kesehatan dan keaktifan melaporkan kasus, ia mengklaim perusahaan samlai ssat ini masih mentaati kedua hal tersebut.
Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu aktifitas perusahaan semakin parah saat ditemukan satu kasus terkonfirmasi Covid-19. Perusahaan terancam terganggu proses produksinya selama masa tracing dan pemulihan kondisi kesehatan karyawan. Belum ada laporan perusahaan koleb selama masa pandemi.
“Kalau ada yang kena satu, itu pasti terganggu semuanya, harus tracing. Jadi menghimbau semua perusahaan untuk tidak memberlakukan protokol kesehatan yang ecek-ecek,” tambahnya.
Juru bicara Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr. Halik Malik mengatakan, apapun bentuk kebijakan pembatasan sosial atau karantina wilayah yang akan diterapkan oleh pemerintah harus dilakukan secara menyeluruh, sistematis, dan masif. Menurutnya, semakin jelas kurva pandemi dan pemetaan wilayah penularan virus Korona di tingkat daerah, akan menunjang opsi kebijakan pembatasan aktivitas serta mobilitas penduduk, yang akan diambil oleh pemerintah pusat dan daerah.
“Kebijakan lockdown akhir pekan atau pembatasan kegiatan masyarakat ataupun karantina terbatas tetap saja perlu dijalankan dengan dukungan strategi 3T (testing, tracing, treatment) yang masif dan kebijakan pembatasan sosial yang tegas dan konsisten,” kata dr. Halik Malik kepada JawaPos.com (Radar Bekasi Group) Kamis (4/2).
Halik menuturkan, semua bentuk pelanggaran disiplin terhadap protokol kesehatan di arena publik sejauh ini cukup efektif dan berdampak luas apabila terdapat serangkaian aturan, peringatan dan penindakan oleh aparat setempat. Perlu diketahui, lanjutnya, bahwa kebijakan karantina hanya akan berhasil apabila terdapat dukungan nyata dari semua pihak terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.
Sedangkan, Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih ikut menanggapi kebijakan karantina terbatas yang bisa efektif menekan kasus. Menurut Daeng, karantina terbatas merupakan penguatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Menurut Daeng, IDI justru meminta model karantina wilayah skala mikro dilakukan sejak dulu. Oleh karena itu, Daeng menegaskan pengawasan di wilayah kecil harus dilakukan supaya terpantau dengan baik. Pengawasan bisa dilakukan aparat RT/RW maupun petugas kesehatan.
Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan pada intinya, pelaksanaan PPKM Jawa-Bali dapat berjalan efektif jika masyarakat patuh protokol kesehatan 3M. Dan ketentuan lainnya yang berlaku selama masa PPKM dan penegakan peraturan PPKM oleh Pemda.
“Selama pemberlakuan PPKM jilid I, masih banyak masyarakat yang belum patuh 3M dan masih banyak melakukan mobilitas yang dapat meningkatkan risiko penularan. Pemerintah akan mengkaji kebijakan untuk menekan kasus positif di masyarakat,” jelas Prof Wiku.
“Namun yang terpenting yang dilakukan kita adalah disiplin, patuhi protokol 3M sehingga risiko penularan dapat diminimalisasi sekaligus lindungi diri dan orang terdekat dari penularan,” tegasnya.(sur/jpc)
