RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sekolah tingkat SMA dan SMK negeri di bawah naungan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah III masih mengandalkan guru honorer dalam proses pembelajaran.
Kepala KCD Pendidikan Wilayah III Asep Sudarsono mengungkapkan, bahwa jika tenaga pendidik honorer tidak ikut dilibatkan dalam proses pembelajaran maka tentu sekolah akan kewalahan.
“Jujur saja, jika memang hanya tenaga pendidik PNS yang dilibatkan, sesungguhnya tenaga pendidik guru negeri di wilayah III akan kewalahan,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Sabtu (21/8).
Saat ini, SMA dan SMK negeri di wilayah III berjumlah 96 sekolah. Terdiri dari 15 SMK dan 22 SMA di Kota Bekasi serta 15 SMK dan 44 SMA di Kabupaten Bekasi.
Adapun jumlah guru termasuk Tata Usaha (TU) PNS dan non PNS sebanyak 7.041 orang. Rincinya guru PNS sebanyak 2.041 orang, guru non PNS sebanyak 3.169 orang serta TU PNS sebanyak 147 orang dan TU PNS sebanyak 2.188 orang.
“Memang perbandingannya cukup kelihatan sekali, yang PNS dan non PNS, terlihat dari jumlah guru Non PNS yang lebih banyak. Jadi memang tenaga pengajar non PNS itu sangat membantu sekali,” ungkapnya.
Dengan kondisi itu, ungkap Asep, pada masa awal pandemi Covid-19 proses pembelajaran daring di masing-masing satuan pendidikan mengalami kendala. Namun, hal itu mampu diselesaikan.
“Kendala pasti ada, apalagi pas awal pandemi. Tetapi dengan adaptasi yang diterapkan, saat ini guru mulai terbiasa dengan metode pembelajaran daring dengan jumlah guru yang ada di masing-masing sekolah,” terangnya.
Ia menambahkan, saat ini sekolah sedang memperbaharui data siswa dan guru di aplikasi Data Pokok dan Pendidikan (Dapodik) untuk mendapatkan kuota internet secara gratis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikburistek).
“Guru akan sangat terbantu dengan kuota bantuan yang kembali dilanjutkan,” pungkasnya. (dew)
