RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ketua DPC Relawan Pejuang Demokrasi (Repdem) Kota Bekasi, Jefry Hendratmo, menolak hasil Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu yang disiapkan oleh KPU untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian dari penghitungan suara di TPS.
“Saya melihat ramainya hasil alat bantu penghitungan suara Pemilihan Umum (Sirekap) bermasalah dan cenderung menguntungkan salah satu paslon,” kata Jefry sapaan akrabnya.
Pihaknya menggambarkan jika benar hasil quick count maka ada lebih kurang ada 83.970.961 pemilih atau hampir setengahnya merasa Pemilu ini tidak bersih. Hal ini diperkeruh dengan adanya pemberhentian sementara Sirekap di tengah jalannya perhitungan rekapitulasi beberapa waktu lalu. Kejadian itu membuat masyarakat terhalang untuk mengetahui update perhitungan suara.
Selain itu, Jefry menegaskan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus tegas dalam memutuskan perkara yang dilakukan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari terkait pelanggaran kode etik.
Dia merasakan tidak adanya tindakan tegas yang diberikan terkait pelanggaran pemilu dari hulu hingga hilir, bahkan memberikan keraguan masyarakat kepada penyelenggaraan Pemilu 2024.
BACA JUGA: Partai Buruh Diperkirakan Sulit Melewati Ambatas Batas Parlemen di Pemilu 2024
“Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, yang memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari bersalah karena melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil Presiden 2024. Selain hasyim, enam anggota lainnya juga turut bersalah,” terangnya.
Lebih lanjut, dia menilai pemerintah saat ini terkesan terpusat dengan satu orang di dalam kekuasaan, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan.
“Pemerintah terkesan manunggal dalam kekuasaan, terjadinya pemusatan kekuasaan ke satu orang ataupun satu lembaga saja sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan. Baik di peserta pemilu dan masyarakat,” tukasnya. (pay)
