RADARBEKASI.ID, BEKASI – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk mengawal pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025.
“Kami sudah mempersiapkan pendampingan, salah satunya dari pihak kejaksaan terkait sanksi atau pelanggaran apabila dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) terdapat pelanggaran juknis saat pelaksanaan PPDB,” ujar Ketua BMPS Kota Bekasi, Roos Pudio Bayu Sasongko, kepada Radar Bekasi, Selasa (9/1/2024).
Pudio menjelaskan bahwa proses pendampingan hukum ini merupakan hasil audiensi dengan Kasi Intel Kejari Kota Bekasi, yang memberikan saran kepada pengurus BMPS.
“BMPS sudah audiensi dengan Kasi Intel Kejari Kota Bekasi dan ini merupakan saran dari mereka,” ucapnya.
Pudio belum dapat memastikan keterlibatan BMPS dalam pelaksanaan PPDB Kota Bekasi. Sebab, masih menunggu draf petunjuk teknis PPDB Kota Bekasi.
“Terlibat atau tidaknya BMPS, kami masih menunggu dan melihat draf juknisnya seperti apa,” bebernya.
BACA JUGA: BMPS Adukan Dugaan Pelanggaran PPDB Kota Bekasi ke Kemendikbudristek
Meskipun demikian, BMPS telah berkomunikasi dengan pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi.
“Kami dari BMPS sudah melakukan pembicaraan dengan Disdik bahwa tahun ini informasinya penjabat wali Kota Bekasi, akan membuat role model peraturan jumlah rombel per sekolah sesuai dengan SMP,” jelasnya.
Meskipun begitu, jika sekolah swasta merasa dirugikan tanpa perhatian, BMPS melalui mereka akan terus menuntut haknya.
“Mudah-mudahan Pemkot Kota Bekasi sudah sadar dan memahami kekeliruannya, serta ada perubahan dalam tatanan pendidikan baru,” tandas Pudio.
Sebagai informasi, pada PPDB tahun ajaran 2023/2024, persentase penerimaan siswa untuk masing-masing tingkat adalah SD 100 persen, SMP 40 persen, SMA 90 persen, dan SMK 70 persen.
“Jika dilihat dari persentase, untuk tingkat SMP masih kurang aman, banyak swasta yang tidak kebagian siswa. Makanya kami melakukan berbagai langkah dalam pelaksanaan PPDB tahun ini,” pungkasnya. (dew)
